Regulasi Taksi Online Akan Resmi Berlaku Dan Termasuk Tarif Baru

DamaiQQ | DominoQQ | BandarQ | Domino 99 | Domino Qiu Qiu | Qiu Qiu

Dominoqq – Kementerian Perhubungan atau disebut dengan (Kemenhub) mengeluarkan kajian revisi peraturan pemerintah (PM) nomor 32 tahun 2016 mengenai taksi online menjadi PM 26 tahun 2017 pada 1 April. Total ada 11 butir regulasi baru yang fokus pada masalah taksi online tersebut, setelah diberikan waktu tiga bulan untuk transisi aturan in iresmi berlaku mulai 1 juli 2017 kemarin.

Poin auran tersebut didapat atas saran dan memasukkan dari berbagai elemen masyarakat, seperti akademisi, oragnisasi, LSM, Stakeholder terkait dan komunitas. salah satu kebijakan dengan melegalkan mobil berkapasitas 1.000 cc menjadi taksi online yang kini disebut sebagai angkuta nsewa khusus.

Dari Beberapa ppoin ketatapan lainya juga ikut diterapkan, seperti kuota taksi online, kewajiban uji, kir, pemasangan stiker, dan penetapan tarif .

Dalam wawancara Dominoqq Dengan Direktur Jendral (Dirjen) perhubungan darat pudji hartanto, beberapa waktu lalu, telah menjelaskan aturan ini dibentuk agar kesataraan dan bisnis yang berimbang antara taksi konvensional dengan online, sedangkan penetapan tarif diperlakukan lebih untuk melindungi penumpang dan sopir.

Pudji bilang beberapa waktu lalu ” Pengaturan tarif dilakukan untuk melindungi konsumen agar tidak adap eanikan tarif seenaknya saat waktu-waktu tertentu. waktu waktu tertentu tersebut yaitu disaat jam jam sibuk dan disaat permintaan tinggi begitu juga untuk sopir agar tidak rugi sehingga diberikan batasan tarif bawah untuk jarak yang cukup ”.

Berikut 11 Poin yang sudah di Revisi Taksi Online

  • 1. Jenis Angkutan Sewa

Pemerintah dalam hal ini mengklasifikan taksi online berbeda dengan angkutan umum lainya dalam hal ini, pemerintah mengklasifikan taksi online sebagai angkutan sewa khusus. Nantinya taksi online memiliki Tanda Nomor Kendaraan bermotor (TNKB) khusus. Hal ini sebagai pengenal taksi online.

  • 2. Kapasitas silinder mesin kendaraan

Awalnya pemerintah hanya membolehkan kendaraan dengan kapasitas mesin kendaraan 1.300 cc untuk menjadi taksi online. Namun setelah direvisi, pemerintah membolehkan kendaraan dengan kapasitas mesin 1.000 cc menjadi taksi online.

  • 3. Batas Tarif Angkutan Sewa Khusus

Dominoqq Dalam hal ini pemerintah menetapkan tarif batas atas dan batas bawah. Penetapan tarif ini untuk menghindari penetapan tarif batas atas dan bawah agar perusahaan penyedia aplikasi taksi online tidak seenaknya menaikan tarif disaat jam sibuk.

Penetapan tarif diserahkan sepenuhnya kepada gubernur sesuai dosmili perusahaan dan kepala badan pengelola transportasi Jabodetabek atau disebutnya dengan BPTJ untuk wilayah Jabodetabek.

  • 4. Kuota Jumlah Angkutan Sewa Khusus

Dengan adanya aturan ini pemerintah membatasi kuota dari armada taksi online. hal ini untuk menghindari kelebihan armada taksi online, sehingga terjadinya persaingan tidak sehat.

Penetapan tarif juga diserahkan sepenuhnya kepada Gubernur sesuai domisili perusahaan dan kepala badan pengelola transportasi jabodetabek  (BPTJ untukwilaayah Jabodetabek.

  • 5. Kewajiban STNK Berbadan Hukum

Jika sebelumnya ketentuan STNK atas nama perusahaan. direvisi menjadi STNK atas nama badan hukum, akan tetapi, pengalihan nama diberi waktu sampai dengan masa STNK per lima tahun habis berlaku.

Selain itu, antara pengemudi dengan badan hukum penyelenggara transportasi seperti halnya koperasi, juga harus membuat perjanjian secara tertulis agar bahwa kendaraan yang digunakan oleh pengemudi itu untuk armada taksi online.

  • 6. Pengujian Berkala ( KIR )

Tanda uji berkala kendaran bermotor ( KIR ) pertama semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang di-embose. kendaraan beromtor yang paling lama enam bulan sejak dikeluarkan STNK tidak perlu di uji KIR, dapat dengan melampirkan Sertifikat Registarsi Uji Tipe atau disebutnya dengan (SRUT) Dominoqq

  • 7. Pool

Persyaratan ijin penyelenggaran angkutan umum semula harus memiliki ” pool ” namun dengan revisi tersebut taksi online tidak diwajibkan memiliki ” pool ” tetapi mempunyai garasi untuk menampung kendaraanya.

  • 8. Bengkel

Dengan Aturan ini taksi online diharuskan mempunyai bengkel untuk pemeliharaan kendaraanya, akan tetapi, taksi online dapat bekerja sama dengan spihak lain untuk fasilitas pemeliharaan kendaraan atau disebutnya juga dengan ( bengkel )

  • 9. Pajak

Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan angkutan umum taksi online dikenakan terhadap perusahaan aplikasi sesuai usul dari DItjen Pajak.

  • 10. Akses Dashboard

Pokok bahasan Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini. Perusahaan Aplikasi penyedia taksi online wajib memberikan akses digital dashboard kepada direktorat jendral perhubungan darat dan pemberi ijin penyelenggaran angkutan umum, hal ini untuk kepentingan pengawasan operasional taksi online.

  • 11. Sanksi

Dominoqq Pemberian sanski dikenakan baik ke perusahaan angkutan umum maupun perusahaan aplikasi. Sanksi atas penyelenggaraan perusahaan aplikasi diberikan oleh menteri komunikasi dan informasi dengan melakukan pemutusan akses pemblokiran sementara terhadap aplikasi sampai dengan dilakukan perbaikan

Sehubunganya dengan telah diterbitkanya Pm 26 tahun 2017 pada tanggal 1 April 2017, Kementerian Perhubungan (KemenHub) meminta semua pihak memperhatikan poin poin penting dari pemberlakuan PM 26 tahun 2017, Terutama mengenai penetapan tarif, kuota, serta kemepilikan unit kendaraan.

Terkait kuota, kemenhub meminta Gubernur atau Kepala Badan yang berwenang berkonsultasi terlebih dahulu dengna DItjen Perhubungan Darat untuk mendapatkan rekomendasi. sedangkan terkait tarif batas atas dan batas bawah, kemenhub membaginya menjadi dalam dua wilayah.

Wilayah I untuk Sumatera, Jawa, dan Bali dengan tarif batas bawah sebesar Rp 3.500- per km dan batas atas sebesar Rp 6.000- per km. sedangkan wilayah II untuk Kalimantan Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua dengan tarif batas bawah Rp 3.700- per km dan batas atas sebesar Rp 6.500- per km.

Sementara mengenai kepemilikan kendaran atau surat tanda nomor kendaran bermotor atau disebutnya dengan STNK atas nama badan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 ayat 3, Kemenhub menentapkan untuk badan hukum berbentu koperasi dimana bagi anggota koperasi yang sudah memiliki STNK atas nama perorangan masih dapat menggunakan kendaranya untuk melakukan kegiatan usaha Angkutan Sewa Khusus atau disebutnya ( ASK ) atau taksi online sampai akhir masa berlaku dengan melampirkan perjanjian kerja sama PKS antara anggota koperasi dengna pengurus koperasi. Dominoqq

151 total views, 3 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *